latest articles

PKn sebagai pendidikan karakter

Mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan merupakan pendidikan politik yang fokus materinya berupa peranan warga negara dalam kehidupan bernegara yang kesemuanya itu diproses dalam rangka untuk membina peranan tersebut sesuai dengan ketentuan Pancasila dan UUD 1945 agar menjadi warga negara yang dapat diandalkan oleh bangsa dan negara (Prewitt & Dawson, dan Aziz dkk dalam Cholisin, 2004:10). Pendidikan Kewarganegaraan lebih merupakan bentuk pengajaran politik atau pendidikan politik. Sebagai pendidikan politik berarti fokusnya lebih menekankan bagaimana membina warga negara yang lebih baik (memiliki kesadaran politik dan hukum) lewat suatu proses belajar mengajar (Cholisin, 2004:11). Selain itu, Pendidikan Kewarganegaraan adalah sebagai wahana untuk mengembangkan kemampuan, watak dan karakter warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Kemudian tujuan mata pelajaran Kewarganegaraan menurut Kurikulum 2004 adalah untuk memberikan kompetensi-kompetensi sebagai berikut:
1.berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan;
2.berpartisipasi secara bermutu dan bertanggung jawab, dan bertindak secara cerdas dalam kegiatan               bermasyarakat, berbangsa, bernegara;
3.berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan pada karakter-                        karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsa-bangsa lainnya;
4. berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam percaturan dunia secara langsung atau tidak langsung              dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (Standar Kompetensi Kewarganegaraan SMA/Aliyah Tahun 2003).


Selain itu, dari sisi teori dan implementasinya mata pelajaran PKn mempunyai peran yang sangat penting dalam pendidikan untuk mengembangkan pembangunan karakter melalui peran guru PKn. Sesuai dengan salah satu misi mata pelajaran PKn paradigma baru yaitu sebagai pendidikan karakter.

Pendidikan karakter merupakan pendidikan yang perlu didukung dengan baik dan nyata, dengan pendidikan karakter yang tepat akan dihasilkan output generasi muda yang memiliki sumberdaya manusia yang berkualitas secara lahir maupun batin.

PKn sebagai salah satu mata pelajaran yang memiliki muatan dalam pendidikan moral dan nasioalisme, merupakan sebuah mata pelajaran yang wajib mengambil bagian dalam prosespendidikan karakter melalui peran guru PKn. Dengan menerapkan metode pengajaran yang tepat dan didukung oleh semua jajaran personel dilembaga pendidikan tersebut, maka guru PKn dapat mengambil inisiatif untuk menjadi pendorong berlangsungnya program pembelajaran karakter tersebut. Sebagai output dari pembelajaran PKn ini akan diperoleh generasi yang memiliki sumberdaya manusia yang benar-benar berkualitas sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.

Untuk mewujudkan pendidikan PKn sebagai bagian dari pendidikan karakter yang mengandung moral, nilai, demokrasi serta Pancasila, maka ada beberapa hal yang perlu dilakukan guru PKn, yakni sebagai berikut:
1. Dalam pembelajaran PKn sebaiknya dilakukan dengan pendekatan komprehensif, baik komprehensif dalam isi, metode, maupun dalam keseluruhan proses pendidikan. Isi pendidikan PKn hendaknya meliputi semua permasalahan yang berkaitan dengan pilihan nilai pribadi sampai nilai-nilai etika yang bersifat umum. Selain itu, guru PKn juga perlu memahami dengan baik mengenai konsep dan indikator karakter yang hendak diinternalisasikan kepada peserta didik supaya guru PKn dapat membuat silabus dan RPP dengan baik sehingga dapat melaksanakan pembelajaran secara efektif.
2. Metode pembelajaran PKn yang digunakan oleh guru PKn, harus mengembangkan pembelajaran aktif dengan menggunakan banyak metode belajar seperti penanaman nilai melalui studi pustaka, klarifikasi nilai melalui mengamati/mengobservasi, analisis nilai melalui pemecahan masalah/kasus, maupun diskusi kelas untuk menanamkan nilai berpikir logis, kritis, kreatif dan inovatif.
3. Guru PKn hendaknya menjadi model atau contoh bagi peserta didik sebagai guru yang berkarakter. Jadi dalam setiap sikap dan tindakan guru PKn harus menggambarkan karakter yang diinternalisasikan kepada peserta didiknya.
4. Untuk mewujudkan PKn sebagai bagian dari pendidikan karakter maka harus menciptakan kultur sekolah yang kondusif bagi pengembangan karakter peserta didik. Sehingga, kultur sekolah yang berupa norma-norma, nilai-nilai, sikap, harapan-harapan, dan tradisi yang ada di sekolah yang telah diwariskan dan dipegang bersama yang mempengaruhi pola pikir, sikap, dan pola tindakan seluruh warga sekolah. Karena kultur sekolah yang positif dan sehat akan berdampak pada motivasi, prestasi, produktivitas, kepuasan serta kesuksesan siswa dan guru.
Dalam mencapai tujuan ini tentunya Pendidikan PKn tidak dapat berdiri sendiri, tetapi harus bisa berkolaborasi dengan mata pelajaran yang lain, seperti mata pelajaran agama. Pekerjaan ini memang bukan hanya bertumpu pada mata pelajaran PKn tetapi mata pelajaran PKn akan menjadi dasar dan motor dalam setiap kegiatan dan aktivitas yang ada, dan guru PKn akan menjadi pengontrol dan pembimbing dalam pelaksanaannya. Tentu saja, untuk mewujudkan tujuan ini, guru PKn harus didukung dan dibantu oleh semua warga sekolah melalui kerjasama yang baik antara semua pihak, baik oleh kepala sekolah, guru, siswa, serta komite sekolah.

http://oloparulian.blogspot.com/2013/02/tujuan-dan-fungsi-pendidikan.html
Read more

Tujuam dan Fungsi PKn

Menurut Branson (1999:7) tujuan civic education adalah partisipasi yang bermutu dan bertanggung jawab dalam kehidupan politik dan masyarakat baik tingkat lokal, negara bagian, maupun nasional. Tujuan pembelajaran PKn dalam Depdiknas (2006:49) adalah untuk memberikan kompetensi sebagai berikut:


  •  Berpikir kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu Kewarganegaraan. 
  • Berpartisipasi secara cerdas dan tanggung jawab, serta bertindak secara sadar dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
  • Berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan karakter-karakter masyarakat di Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsa-bangsa lain. 
  • Berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam peraturan dunia secara langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. 


Tujuan PKn yang dikemukakan oleh Djahiri (1994/1995:10) adalah sebagai berikut:

  • Secara umum. Tujuan PKn harus ajeg dan mendukung keberhasilan pencapaian Pendidikan Nasional, yaitu “Mencerdaskan kehidupan bangsa yang mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya. Yaitu manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti yang luhur, memiliki kemampuan pengetahuann dan keterampilan, kesehatan jasmani, dan rohani, kepribadian mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.” 
  • Secara khusus. Tujuan PKn yaitu membina moral yang diharapkan diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari yaitu perilaku yang memancarkan iman dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam masyarakat yang terdiri dari berbagai golongan agama, perilaku yang bersifat kemanusiaan yang adil dan beradab, perilaku yang mendukung kerakyatan yang mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan perseorangan dan golongan sehingga perbedaan pemikiran pendapat ataupun kepentingan diatasi melalui musyawarah mufakat, serta perilaku yang mendukung upaya untuk mewujudkan keadilan sosial seluruh rakyat Indonesia. 


Sedangkan menurut Sapriya (2001), tujuan pendidikan Kewarganegaraan adalah:
Partisipasi yang penuh nalar dan tanggung jawab dalam kehidupan politik dari warga negara yang taat kepada nilai-nilai dan prinsip-prinsip dasar demokrasi konstitusional Indonesia. Partisipasi warga negara yang efektif dan penuh tanggung jawab memerlukan penguasaan seperangkat ilmu pengetahuan dan keterampilan intelektual serta keterampilan untuk berperan serta. Partisipasi yang efektif dan bertanggung jawab itu pun ditingkatkan lebih lanjut melalui pengembangan disposisi atau watak-watak tertentu yang meningkatkan kemampuan individu berperan serta dalam proses politik dan mendukung berfungsinya sistem politik yang sehat serta perbaikan masyarakat.

Tujuan umum pelajaran PKn ialah mendidik warga negara agar menjadi warga negara yang baik, yang dapat dilukiskan dengan “warga negara yang patriotik, toleran, setia terhadap bangsa dan negara, beragama, demokratis ..., Pancasilasejati” (Somantri, 2001:279). Fungsi dari mata pelajaran PKn adalah sebagai wahana untuk membentuk warga negara yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang setia kepada bangsa dan negara Indonesia dengan merefleksikan dirinya dalam kebiasaan berpikir dan bertindak sesuai dengan amanat Pancasila dan UUD NRI 1945.

Upaya agar tujuan PKn tersebut tidak hanya bertahan sebagai slogan saja, maka harus dirinci menjadi tujuan kurikuler (Somantri, 1975:30), yang meliputi:
a. Ilmu pengetahuan, meliputi hierarki: fakta, konsep, dan generalisasi teori.
b. Keterampilan intelektual:
1) Dari keterampilan yang sederhana sampai keterampilan yang kompleks seperti mengingat, menafsirkan, mengaplikasikan, menganalisis, mensintesiskan, dan menilai;
2) Dari penyelidikan sampai kesimpulan yang sahih: (a) keterampilan bertanya dan mengetahui masalah; (b) keterampilan merumuskan hipotesis, (c) keterampilan mengumpulkan data, (d) keterampilan menafsirkan dan mneganalisis data, (e) keterampilan menguji hipotesis, (f) keterampilan merumuskan generalisasi, (g) keterampilan mengkomunikasikan kesimpulan.

c. Sikap: nilai, kepekaan dan perasaan. Tujuan PKn banyak mengandung soal-soal afektif, karena itu tujuan PKn yang seperti slogan harus dapat dijabarkan.
d. Keterampilan sosial: tujuan umum PKn harus bisa dijabarkan dalam keterampilan sosial yaitu keterampilan yang memberikan kemungkinan kepada siswa untuk secara terampil dapat melakukan dan bersikap cerdas serta bersahabat dalam pergaulan kehidupan sehari-hari, Dufty (Numan Somantri, 1975:30) mengkerangkakan tujuan PKn dalam tujuan yang sudah agak terperinci dimaksudkan agar kita memperoleh bimbingan dalam merumuskan: (a) konsep dasar, generalisasi, konsep atau topik PKn; (b) tujuan intruksional, (c) konstruksi tes beserta penilaiannya.

Djahiri (1995:10) mengemukakan bahwa melalui PKn siswa diharapkan:
a. Memahami dan menguasai secara nalar konsep dan norma Pancasila sebagai falsafah, dasar ideologi, dan pandangan hidup negara RI.
b. Melek konstitusi (UUD NRI 1945) dan hukum yang berlaku dalam negara RI.
c. Menghayati dan meyakini tatanan dalam moral yang termuat dalam butir di atas.
d. Mengamalkan dan membakukan hal-hal di atas sebagai sikap perilaku diri dan kehidupannya dengan penuh keyakinan dan nalar.

Secara umum, menurut Maftuh dan Sapriya (2005:30) bahwa tujuan negara mengembangkan Pendiddikan Kewarganegaraan agar setiap warga negara menjadi warga negara yang baik (to be good citizens), yakni warga negara yang memiliki kecerdasan (civics inteliegence) baik intelektual, emosional, sosial, maupun spiritual; memiliki rasa bangga dan tanggung jawab (civics responsibility); dan mampu berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat.

Berdasarkan pendapat di atas dapat penulis simpulkan bahwa PKn sebagai program pengajaran tidak hanya menampilkan sosok program dan pola KBM yang hanya mengacu pada aspek kognitif saja, melainkan secara utuh dan menyeluruh yakni mencakup aspek afektif dan psikomotor. Selain aspek-aspek tersebut PKn juga mengembangkan pendidikan nilai.

http://oloparulian.blogspot.com/2013/02/tujuan-dan-fungsi-pendidikan.html
Read more

Pentingkah belajar PKn?

PKN ( Pendidikan KewargaNegaraan ) yang pada Sekolah Dasar dulu namanya masih PPKN, namun telah diubah seiring digantikannya kurikulum yang baru. Kita akan membahas tentang penting tidaknya belajar PKN, karena ada desas-desus yang menyebutkan bahwa mata pelajaran PKN akan diuji nasionalkan. Tapi apakah mata pelajaran PKN sudah layak dimasukkan dalam UNAS?.
           
PKN di SD / MI lebih menjelaskan tentang Pancasila sebagai dasar negara dan cara-cara bersikap yang baik di masyarakat, seperti toleransi, tenggang rasa, dan lain-lain. Ketika SD / MI dulu, kita masih mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, jadi bisa dikatakan penting belajar PKN sewakru SD / MI. Namun pada zaman modern sekarang ini, banyak juga anak-anak SD / MI yang tidak mempunyai sopan santun. Entah itu terlalu banyak pengaruh dari budaya luar atau bisa dipertanyakan bahwa PKN yang diajarkan di SD / MI belum berhasil.
           
Kita juga bisa lihat pada jenjang SMP / MTS dan SMA / MA / SMK, PKN yang diajarkan tentang pasal-pasal di UU yang selalu berubah ataupun bertambah. Dan kita sebagai siswa harus hafal dari semua pasal-pasal tersebut. Ironisnya, para pejabat yang membuat ataupun yang mengamandemen UU itu sendiri pun tidak hafal. Lalu kenapa hanya siswa SMP / MTS dan SMA / MA / SMK yang wajib menghafalkannya?. Ini masih salah satu alasan mengapa penting untuk belajar PKN.
           
Harusnya PKN lebih disederhanakan lagi seperti kepanjangannya Pendidikan KewargaNegaraan. Materi dalam PKN bisa lebih memfokuskan pada pengetahuan kita sebagai warga negara yang baik. Tak salah memang jika kita juga belajar tentang kelengkapan-kelengkapan negara kita sendiri. Namun hanya sebatas pengetahuan, tidak untuk diuji nasionalkan, sehingga sebagai penentu kelulusan sekolah. Karena masih banyak aspek yang harus dipertimbangkan jika PKN akan diuji nasionalkan. Salah satunya tentang berhasil atau tidaknya pembelajaran PKN di semua jenjang pendidikan.
         
 Jadi, belajar PKN  bisa dikatakan penting, tapi bisa juga tidak. Pentingnya agar kita bisa menjadi warga negara yang lebih baik lagi dan mengerti kelengkapan-kelengkapan negara kita sendiri. Untuk dikatakan tidak penting belajar PKN, alasannya materi yang diajarkan pada PKN masih terlalu susah, seperti harus menghafal pasal-pasal di UU. Selain itu, dengan belajar PKN belum bisa dijadikan pegangan yang kuat untuk menyaring budaya luar yang terus-menerus menyerang masyarakat kita. Namun semua pendapat dikembalikan pada orang yang menilai dan dari sudut mana melihatnya.

http://rizkaraini.blogspot.com/2012/10/pentingkah-belajar-pkn.html
Read more

Karakteristik PKn

karakteristik Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) adalah :

PKn termasuk dalam proses ilmu sosial (IPS)
PKn diajarkan sebagai mata pelajaran wajib dari seluruh program sekolah dasar sampai perguruan tinggi
PKn menanamkan banyak nilai, diantaranya nilai kesadaran, bela negara, penghargaan terhadap hak azasi manusia, kemajemukan bangsa, pelestarian lingkungan hidup, tanggung jawab sosial, ketaatan pada hukum, ketaatan membayar pajak, serta sikap dan perilaku anti korupsi, kolusi, dan nepotisme.
PKn memiliki ruang lingkup meliputi aspek Persatuan dan Kesatuan bangsa, Norma, hukum dan peraturan, Hak asasi manusia, Kebutuhan warga negara, Konstitusi Negara, Kekuasan dan Politik, Pancasila dan Globalisasi
PKn memiliki sasaran akhir atau tujuan untuk terwujudnya suatu mata pelajaran yang berfungsi sebagai sarana pembinaan watak bangsa (nation and character building) dan pemberdayaan warga negara.
PKn merupakan suatu bidang kajian ilmiah dan program pendidikan di sekolah dan diterima sebagai wahana utama serta esensi pendidikan demokrasi di Indonesia.
PKn mempunyai 3 pusat perhatian yaitu Civic Intellegence (kecerdasan dan daya nalar warga negara baik dalam dimensi spiritual, rasional, emosional maupun sosial), Civic Responsibility (kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara yang bertanggung jawa:) dan Civic Participation (kemampuan berpartisipasi warga negara atas dasar tanggung jawabnya, baik secara individual, sosial maupun sebagai pemimpin hari depan)
PKn lebih tepat menggunakan pendekatan belajar kontekstual (CTL) untuk mengembangkan dan meningkatkan kecerdasan, keterampilan, dan karakter warga negara Indonesia. Contextual Teaching and Learning (CTL) merupakan konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sehari-hari
PKn mengenal suatu model pembelajaran VCT (Value Clarification Technique/Teknik Pengungkapan Nilai), yaitu suatu teknik belajar-mengajar yang membina sikap atau nilai moral (aspek afektif).
sumber http://id.netlog.com/oktodwi/blog/blogid=142121
Read more

Sejarah munculnya PKn

Sebagai mata pelajaran di sekolah, Pendidikan Kewarganegaraan telah mengalami perkembangan. Hal tersebut dapat dilihat dalam substansi kurikulum PKn yang sering berubah dan tentu saja disesuaikan dengan kepentingan negara. Pendidikan kewarganegaraan berkedudukan sebagai program kurikuler dimulai dengan diintroduksikannya mata pelajaran Civics dalam kurikulum SMA tahun 1962 yang berisikan materi tentang pemerintahan Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 (Dept. P&K: 1962). Pada saat itu, mata pelajaran Civics atau kewarganegaraan, pada dasarnya berisikan pengalaman belajar yang digali dan dipilih dari disiplin ilmu sejarah, geografi, ekonomi, dan politik, pidato-pidato presiden, deklarasi hak asasi manusia, dan pengetahuan tentang Perserikatan Bangsa-Bangsa (Somantri, 1969:7). Istilah Civics tersebut secara formal tidak dijumpai dalam Kurikulum tahun 1957 maupun dalam Kurikulum tahun 1946. Namun secara materiil dalam Kurikulum SMP dan SMA tahun 1957 terdapat mata pelajaran tata negara dan tata hukum, dan dalam kurikulum 1946 terdapat mata pelajaran pengetahuan umum yang di dalamnya memasukkan pengetahuan mengenai pemerintahan.

Kemudian dalam kurikulum tahun 1968 dan 1969 istilah civics dan Pendidikan Kewargaan Negara digunakan secara bertukar-pakai (interchangeably). Misalnya dalam Kurikulum SD 1968 digunakan istilah Pendidikan Kewargaan Negara yang dipakai sebagai nama mata pelajaran, yang di dalamnya tercakup sejarah Indonesia, geografi Indonesia, dan civics (d iterjemahkan sebagai pengetahuan kewargaan negara). Dalam kurikulum SMP 1968 digunakan istilah Pendidikan Kewargaan Negara yang berisikan sejarah Indonesia dan Konstitusi termasuk UUD 1945. Sedangkan dalam kurikulum SMA 1968 terdapat mata pelajaran Kewargaan Negara yang berisikan materi, terutama yang berkenaan dengan UUD 1945. Sementara itu dalam Kurikulum SPG 1969 mata pelajaran Pendidikan Kewargaan Negara yang isinya terutama berkenaan dengan sejarah Indonesia, konstitusi, pengetahuan kemasyarakatan dan hak asasi manusia (Dept. P&K: 1968a; 1968b; 1968c; 1969). (Winataputra, 2006 : 1). Secara umum mata pelajaran Pendidikan Kewargaan Negara membahas tentang nasionalisme, patriotisme, kenegaraan, etika, agama dan kebudayaan (Somantri, 2001:298)

Pada Kurikulum tahun 1975 istilah Pendidikan Kewargaan Negara diubah menjadi Pendidikan Moral Pancasila (PMP) yang berisikan materi Pancasila sebagaimana diuraikan dalam Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila atau P4. Perubahan ini sejalan dengan missi pendidikan yang diamanatkan oleh Tap. MPR II/MPR/1973. Mata pelajaran PMP ini merupakan mata pelajaran wajib untuk SD, SMP, SMA, SPG dan Sekolah Kejuruan. Mata pelajaran PMP ini terus dipertahankan baik istilah maupun isinya sampai dengan berlakunya Kurikulum 1984 yang pada dasarnya merupakan penyempurnaan dari Kurikulum 1975 (Depdikbud: 1975 a, b, c dan 1976). Pendidikan Moral Pancasila (PMP) pada masa itu berorientasi pada value inculcation dengan muatan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 (Winataputra dan Budimansyah, 2007:97)

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 tentang Sistim Pendidikan Nasional yang menggariskan adanya muatan kurikulum Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan, sebagai bahan kajian wajib kurikulum semua jalur, jenis dan jenjang pendidikan (Pasal 39), Kurikulum Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah tahun 1994 mengakomodasikan misi baru pendidikan tersebut dengan memperkenalkan mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan atau PPKn. Berbeda dengan kurikulum sebelumnya, Kurikulum PPKn 1994 mengorganisasikan materi pembelajarannya bukan atas dasar rumusan butir-butir nilai P4, tetapi atas dasar konsep nilai yang disaripatikan dari P4 dan sumber resmi lainnya yang ditata dengan menggunakan pendekatan spiral meluas atau spiral of concept development (Taba,1967). Pendekatan ini mengartikulasikan sila-sila Pancasila dengan jabaran nilainya untuk setiap jenjang pendidikan dan kelas serta catur wulan dalam setiap kelas.

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) pada masa ini karakteristiknya didominasi oleh proses value incucation dan knowledge dissemination. Hal tersebut dapat lihat dari materi pembelajarannya yang dikembangkan berdasarkan butir-butir setiap sila Pancasila. Tujuan pembelajarannya pun diarahkan untuk menanamkan sikap dan prilaku yang beradasarkan nilai-nilai Pancasila serta untuk mengembangkan pengetahuan dan kemampuan untuk memahami, menghayati dan meyakini nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman dalam berprilaku sehari-hari (Winataputra dan Budimansyah, 2007:97).

Dengan dberlakukannya Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 tahun 2003, diberlakukan kurikulum yang dikenal dengan nama Kurikulum berbasis Kompetensi tahun 2004 dimana Pendidikan Kewarganegaraan berubah nama menjadi Kewarganegaraan. Tahun 2006 namanya berubah kembali menjadi Pendidikan Kewarganegaraan, dimana secara substansi tidak terdapat perubahan yang berarti, hanya kewenangan pengembangan kurikulum yang diserahkan pada masing-masing satuan pendidikan, maka kurikulum tahun 2006 ini dikenal dengan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP).

Berbagai perubahan yang dialami dalam pengimplementasian PKn sebagaimana diuraikan diatas menunjukkan telah terjadinya ketidakajekan dalam kerangka berpikir, yang sekaligus mencerminkan telah terjadinya krisis konseptual, yang berdampak pada terjadinya krisis operasional kurikuler.

Secara Konseptual istilah Pendidikan Kewarganegaraan dapat terangkum sebagai berikut :

(a)    Kewarganegaraan (1956)

(b)   Civics (1959)

(c)    Kewarganegaraan (1962)

(d)   Pendidikan Kewarganegaraan (1968)

(e)    Pendidikan Moral Pancasila (1975)

(f)    Pendidikan Pancasila Kewarganegaraan (1994)

(g)   Pendidikan Kewarganegaraan (UU No. 20 Tahun 2003)

Dari penggunaan istilah  tersebut sangat terlihat jelas ketidakajegannya dalam mengorganisir pendidikan kewarganegaraan, yang berakibat pada krisis operasional, dimana terjadinya perubahan konteks dan format pendidikannya. Menurut Kuhn (1970) krisis yang bersifat konseptual tersebut tercermin dalam ketidakajekan konsep atau istilah yang digunakan untuk pelajaran PKn. Krisis operasional tercermin terjadinya perubahan isi dan format buku pelajaran, penataran yang tidak artikulatif, dan fenomena kelas yang belum banyak dari penekanan pada proses kognitif memorisasi fakta dan konsep. Kedua jenis krisis tersebut terjadi karena memang sekolah masih tetap diperlakukan sebagai socio-political institution, dan masih belum efektifnya pelaksanaan metode pembelajaran secara konseptual, karena belum adanya suatu paradigma pendidikan kewarganegaraan yang secara ajeg diterima dan dipakai secara nasional sebagai rujukan konseptual dan operasional.

http://endriyb.wordpress.com/2011/03/07/sejarah-pendidikan-kewarganegaraan-di-indonesia/
Read more